Thursday, 24 April 2014
Home Berita Terbaru
Terbaru
Marzuki Alie tak Tanda Tangan Pemanggilan Boediono, Itu Sikap yang Wajar PDF Print E-mail
Tuesday, 11 March 2014 10:56

Marzuki AliBahwa Marzuki Alie adalah ketua DPR, itu benar adanya. Namun, ia juga adalah anggota DPR. Sebagai anggota DPR, Marzuki Alie mempunyai hak untuk berbeda sikap dengan anggota-anggota DPR yang lain. Dan ketika sikap itu diwujudkan dalam bentuk tak mau menandatangani surat pemaggilan paksa Boediono, ya mestinya sikap tersebut dihormati.


Anggota Timwas Century Bambang Soesatyo mengatakan, Ketua DPR Marzuki Alie selalu menolak untuk menandatangani pemanggilan mantan Gubernur BI Boediono dalam perkara bailout Bank Century.

"Pada dasarnya itu adalah sikap pengecut yang tidak mencerminkan perilaku sebagai ketua DPR," kata Bamsoet dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (6/3/2014).

Bamsoet menambahkan, tindakan Marzuki yang menolak untuk menandatangani pemanggilan Boediono dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap parlemen, yang saat ini dipimpin olehnya.

"Karena dengan sadar dan sengaja menjatuhkan wibawa DPR secara kelembagaan, dan itu akan menjadi preseden buruk dalam sejarah perjalanan DPR," kata Bamsoet.

Politikus Partai Golkar tersebut berharap, seluruh pimpinan DPR tidak takut untuk mengungkap kasus Century dan berani untuk menarik Boediono agar diperiksa.

"Saya berharap, pimpinan yang lain punya nyali dan tidak bersikap banci. Saya akan menggalang kekuatan di luar parlemen untuk mengirimkan rok, BH, dan celana dalam wanita, kepada Ketua DPR Marzuki Alie dan pimpinan DPR lainnya yang bersikap seperti banci," katanya. Demikian antara lain dikutip dari sindonews.com


Hak untuk tidak Setuju

Ada kalimat yang, menurut saya, tidak pantas diucapkan seorang anggota Dewan yang terhormat terhadap pihak lain yang berseberangan sikap dengannya. Yakni, "Saya akan menggalang kekuatan di luar parlemen untuk mengirimkan rok, BH, dan celana dalam wanita, kepada Ketua DPR Marzuki Alie..." Tapi saya tak mau menanggapi kalimat yang menurut saya sangat tak etis tersebut, karena bagi saya tak memiliki nilai sama sekali. Yang akan saya kemukakan adalah hak Marzuki Alie sebagai anggota DPR.

Bahwa Marzuki Alie adalah ketua DPR, itu benar adanya. Namun, ia juga adalah anggota DPR. Sebagai anggota DPR, Marzuki Alie mempunyai hak untuk berbeda sikap dengan anggota-anggota DPR yang lain. Dan ketika sikap itu diwujudkan dalam bentuk tak mau menandatangani surat pemaggilan paksa Boediono, ya mestinya sikap tersebut dihormati.

Untuk Pak Marzuki Alie, saran saya, tak perlu berkecil hati walau dinilai banci. Justru di mata saya sikap Bapak adalah sikap seorang ksatria, seorang ksatria yang berani melawan mainstream, yang jika tak bisa mengendalikan diri bisa jadi semena-mena.

ES



 
Menolak Menghadirkan Paksa Boediono, Sikap Kapolri Sudah Benar PDF Print E-mail
Monday, 10 March 2014 14:53

Bahwa DPR berhak melakukan, menghadirkan paksa seseorang untuk kepentingan bangsa manakala yang bersangkutan tidak hadir sesuai ketentuan, memang iya. Tapi, terkait kasus Century, bukankah dalam persoalan hukum DPR sudah mempercayakannya kepada KPK? Jadi, saya yakin seyakin-yakinnya, bukannya Kapolri tak memahami UU MD3, melainkan beliau tak ingin dan tak mau terlibat intervensi terhadap KPK.

Tim Pengawas kasus Bank Century merasa kecewa dengan pernyataan Kapolri Jenderal (Pol.) Sutarman yang menolak menghadirkan paksa Boediono dan mempertanyakan dasar penjemputan paksa mantan gubernur BI itu.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai, Kapolri tidak memahami Undang-Undang MPR/DPR/DPRD/DPD (UU MD3), yang mengatur hak DPR untuk menghadirkan secara paksa pejabat negara.

"Saya menyarankan Kapolri baca UU MD3 pasal 72 ayat 1 sampai 4. Jelas dikatakan, DPR berhak lakukan, menghadirkan paksa seseorang untuk kepentingan bangsa manakala yang bersangkutan tidak hadir sesuai ketentuan," ujarnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2014).

Meskipun DPR berhak memanggil paksa, kata Bambang, pihak yang bisa mendatangkan secara paksa hanyalah Polri, tentunya atas permintaan dan pertimbangan alasan dari DPR.

"Dia (Kapolri) harus pahami bunyi UU itu. Tidak mungkin DPR kirim pamdal (pengamanan dalam di DPR), atau satpam atau elemen masyarakat, karena nanti akan terjadi chaos," ujar Bambang.

Sebelumnya Kapolri Jenderal (Pol.) Sutarman mengatakan, permintaan Timwas Century agar memanggil paksa Wakil Presiden Boediono tidak bisa dilakukan. Karena pemanggilan paksa itu belum ada aturannya di kepolisian. Sutarman mempertanyakan, mekanisme pemanggilan dari Timwas Century itu seperti apa. Meski kepolisian memiliki kewenangan untuk memanggil paksa seseorang, kata Sutarman, jika tidak ada delik pidananya, tidak bisa. Demikian dikutip dari okezone.com

Salah Menerapkan UU
Bambang Soesatyo, menilai, Kapolri tidak memahami Undang-Undang MPR/DPR/DPRD/DPD (UU MD3), yang mengatur hak DPR untuk menghadirkan secara paksa pejabat negara.

"Saya menyarankan Kapolri baca UU MD3 pasal 72 ayat 1 sampai 4. Jelas dikatakan, DPR berhak lakukan, menghadirkan paksa seseorang untuk kepentingan bangsa manakala yang bersangkutan tidak hadir sesuai ketentuan," ujarnya.

Tak ada yang salah dengan UU itu. Yang salah adalah bahwa DPR telah salah menerapkan UU tersebut.

Bahwa DPR berhak melakukan, menghadirkan paksa seseorang untuk kepentingan bangsa manakala yang bersangkutan tidak hadir sesuai ketentuan, memang iya. Tapi, terkait kasus Century, bukankah dalam persoalan hukum DPR sudah mempercayakannya kepada KPK? Jadi, saya yakin seyakin-yakinnya, bukannya Kapolri tak memahami UU MD3, melainkan beliau tak ingin dan tak mau terlibat intervensi terhadap KPK

ES

Last Updated on Monday, 10 March 2014 15:30
 
Benarkah 72% Muslim Indonesia Menginginkan Syari’at Islam sebagai Sistem Negara? PDF Print E-mail
Saturday, 22 February 2014 09:00

www.majalah-alkisah.comNU dan Muhammadiyah adalah dua ormas Islam terbesar di negeri ini. Maka, ketika sudah sangat jelas bahwa NU dan Muhammadiyah menolak syari’atisasi negara, logiskah jika dikatakan bahwa 72% muslim Indonesia menginginkan syari’at Islam sebagai sistem negara?

 
Salut atas Keberanian Boediono PDF Print E-mail
Wednesday, 19 February 2014 13:50

www.majalah-alkisah.comPak Boediono, yang selalu tampil dengan senyum, ternyata bukan tipe manusia yang klemar-klemer, lemah dalam bersikap. Dengan dasar yang kuat, beliau menolak, atau mungkin lebih tepatnya berani menolak, panggilan DPR.

Last Updated on Wednesday, 19 February 2014 13:59
 
Mega Presiden Justru Perekat PDI-P PDF Print E-mail
Tuesday, 11 February 2014 13:38

Jika seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan patuh pada mekanisme itu, dan memang seharusnya demikian, majunya Mega sebagai capres, insya Allah, bukan penyebab perpecahan dalam tubuh PDI-P, melainkan justru merupakan perekat.


MegawatiHingga kini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung partainya. Tak cuma Joko Widodo atau Jokowi yang dikabarkan akan maju nyapres, tetapi juga Megawati sendiri.
Direktur Pusat Kajian Pacasila, Hukum, dan Demokrasi (Puskapdhem) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Arif Hidayat, menjelaskan, sudah saatnya Megawati harus legawa dengan keadaan yang sekarang. Jika mantan presiden RI itu tetap bersikeras maju, internal PDIP berpotensi mengalami perpecahan.

"Asumsi saya pribadi, kalau Mega maju, elektabilitas partainya akan menurun dan terjadi perpecahan di kalangan internal partainya, seperti halnya Golkar," kata Arief melalui pesan singkat kepada liputan6.com di Jakarta, Minggu (9/2/2014).

Kenapa? kata dia, sebab, berdasarkan hasil survei, tokoh muda dalam bursa capres kali ini lebih potensial disukai masyarakat. Bahkan, dengan para tokoh muda itu, dapat mengurangi angka golput pada Pemilu 2014 nanti.

Lebih jauh Arif memandang, Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk maju jadi capres pada tahun ini. Sebab, kalau bukan sekarang, Jokowi diprediksi tak punya kesempatan lagi pada waktu mendatang.
"Menurut hemat saya, momentum tidak akan datang dua kali. Pastinya Jokowi tidak akan bisa menjadi capres di 2019, kecuali ada keajaiban," tandas Arif. Demikian dikutip dari liputan6.com.

Dari Luar PDI-P
Saya akan menanggapi asumsi Direktur Pusat Kajian Pacasila, Hukum, dan Demokrasi (Puskapdhem) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Arif Hidayat, bahwa, kalau Mega maju sebagai capres, elektabilitas partainya akan menurun dan terjadi perpecahan di kalangan internal partainya.

Apa yang Anda maksud dengan perpecahan itu? Apakah perpecahan antara pendukung Mega capres dan Jokowi capres?
Benar bahwa ada sekelompok orang yang mendeklarasikan organisasi PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo). Organisasi ini, katanya, diisi oleh para aktivis partai, kader, dan simpatisan partai, serta puluhan paguyuban warga daerah-daerah yang berdomisili di DKI Jakarta.

Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, organisasi ini dideklarasikan pada 21 Desember 2013 di Jakarta untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), maju sebagai calon presiden. Alasannya, Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik secara konkret. "Jokowi ada di hati rakyat, karena rakyat ada di hati Jokowi," kata Arie, dalam pernyataan tertulis yang diterima kompas.com, Senin (23/12/2013).

Arie menambahkan, gelora dan dukungan untuk memperjuangkan Jokowi sebagai calon presiden di 2014 semakin membesar dan berasal dari berbagai lapisan elemen masyarakat. Bahkan lebih jauh, kata dia, dari internal PDI Perjuangan juga mulai mengalir usulan agar Jokowi diusung sebagai calon presiden di tahun depan.

Arie menegaskan, PDI Perjuangan Projo merupakan organisasi terbuka, kolektif, dan partisipatif, yang seluruh kader dapat menyampaikan aspirasinya terkait upaya memajukan bangsa. Penggerak PDI Perjuangan Projo didominasi oleh para penggerak Posko Gotong Royong Pro Mega di 1998. Demikian dikutip dari kompas.com

Namun, masih dalam situs yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan, PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) bukan organisasi resmi partainya. Menurutnya, PDI-P Projo merupakan organisasi bentukan kader partai atau relawan dari luar yang mencatut nama PDI Perjuangan.

"Secara resmi tak ada," kata Bambang, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Anggota Komisi VII DPR itu menuturkan, sangat wajar bila ada relawan Jokowi (Joko Widodo) yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta tersebut maju atau diusung menjadi calon presiden pada periode 2014-2019. Namun, hal ini tergantung keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ia juga mengatakan, semua kader PDI Perjuangan solid dan tunduk pada aturan yang telah diputuskan bersama. "Kader partai itu paham aturan partai. Ketika diserahkan ke ketua umum, semua sudah clear. Kalau ada yang ingin Pak Jokowi dicalonkan, itu sah saja," ujarnya.

Sepenuhnya di Tangan Mega
Dalam konteks apakah PDI Perjuangan Pro Jokowi itu orang di dalam partai atau orang di luar partai, logisnya, PDI Perjuangan Pro Jokowi adalah orang di luar partai, yang hanya mencatut nama PDI Perjuangan. Mengapa? Sebab, itu dikatakan oleh petinggi PDI Perjuangan, dalam hal ini Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.

Maka, saran saya kepada pengurus, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan, pertama, jangan sampai munculnya gerakan dan organisasi PDI Perjuangan Pro Jokowi, yang nota bene gerakan di luar partai,  menjadi bibit perpecahan dalam tubuh PDI Perjuangan. Jangan sampai gerakan ini menjadi semakin besar dan menjadi semacam fait accompli yang menihilkan wewenang ketua umum partai.
Saya yakin, Pak Jokowi sendiri, sebagai kader PDI Perjuangan, tidak mengharapkan hal itu.

Oleh karena itu, inilah saran saya yang kedua, tetaplah tunduk pada mekanisme partai bahwa penentuan calon presiden dan wakil presiden sepenuhnya ada di ketua umum partai, dalam hal ini Ibu Mega. Apakah Ibu Mega akan mencalon dirinya sendiri, putrinya, yakni Mbak Puan, Pak Jokowi, atau yang lainnya, sebagai capres, misalnya, sepenuhnya itu ada di tangan beliau.

Jika seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan patuh pada mekanisme itu, dan memang seharusnya demikian, majunya Mega sebagai capres, insya Allah, bukan penyebab perpecahan dalam tubuh PDI-P, melainkan justru merupakan perekat.

ES

Hingga kini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung partainya. Tak cuma Joko Widodo atau Jokowi yang dikabarkan akan maju nyapres, tetapi juga Megawati sendiri.

Direktur Pusat Kajian Pacasila, Hukum, dan Demokrasi (Puskapdhem) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Arif Hidayat, menjelaskan, sudah saatnya Megawati harus legawa dengan keadaan yang sekarang. Jika mantan presiden RI itu tetap bersikeras maju, internal PDIP berpotensi mengalami perpecahan.

"Asumsi saya pribadi, kalau Mega maju, elektabilitas partainya akan menurun dan terjadi perpecahan di kalangan internal partainya, seperti halnya Golkar," kata Arief melalui pesan singkat kepada liputan6.com di Jakarta, Minggu (9/2/2014).

Kenapa? kata dia, sebab, berdasarkan hasil survei, tokoh muda dalam bursa capres kali ini lebih potensial disukai masyarakat. Bahkan, dengan para tokoh muda itu, dapat mengurangi angka golput pada Pemilu 2014 nanti.

Lebih jauh Arif memandang, Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk maju jadi capres pada tahun ini. Sebab, kalau bukan sekarang, Jokowi diprediksi tak punya kesempatan lagi pada waktu mendatang.

"Menurut hemat saya, momentum tidak akan datang dua kali. Pastinya Jokowi tidak akan bisa menjadi capres di 2019, kecuali ada keajaiban," tandas Arif. Demikian dikutip dari liputan6.com.



Dari Luar PDI-P

Saya akan menanggapi asumsi Direktur Pusat Kajian Pacasila, Hukum, dan Demokrasi (Puskapdhem) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Arif Hidayat, bahwa, kalau Mega maju sebagai capres, elektabilitas partainya akan menurun dan terjadi perpecahan di kalangan internal partainya.

Apa yang Anda maksud dengan perpecahan itu? Apakah perpecahan antara pendukung Mega capres dan Jokowi capres?

Benar bahwa ada sekelompok orang yang mendeklarasikan organisasi PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo). Organisasi ini, katanya, diisi oleh para aktivis partai, kader, dan simpatisan partai, serta puluhan paguyuban warga daerah-daerah yang berdomisili di DKI Jakarta.

Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, organisasi ini dideklarasikan pada 21 Desember 2013 di Jakarta untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), maju sebagai calon presiden. Alasannya, Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik secara konkret. "Jokowi ada di hati rakyat, karena rakyat ada di hati Jokowi," kata Arie, dalam pernyataan tertulis yang diterima kompas.com, Senin (23/12/2013).

Arie menambahkan, gelora dan dukungan untuk memperjuangkan Jokowi sebagai calon presiden di 2014 semakin membesar dan berasal dari berbagai lapisan elemen masyarakat. Bahkan lebih jauh, kata dia, dari internal PDI Perjuangan juga mulai mengalir usulan agar Jokowi diusung sebagai calon presiden di tahun depan.

Arie menegaskan, PDI Perjuangan Projo merupakan organisasi terbuka, kolektif, dan partisipatif, yang seluruh kader dapat menyampaikan aspirasinya terkait upaya memajukan bangsa. Penggerak PDI Perjuangan Projo didominasi oleh para penggerak Posko Gotong Royong Pro Mega di 1998. Demikian dikutip dari kompas.com

Namun, masih dalam situs yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan, PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) bukan organisasi resmi partainya. Menurutnya, PDI-P Projo merupakan organisasi bentukan kader partai atau relawan dari luar yang mencatut nama PDI Perjuangan.

"Secara resmi tak ada," kata Bambang, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Anggota Komisi VII DPR itu menuturkan, sangat wajar bila ada relawan Jokowi (Joko Widodo) yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta tersebut maju atau diusung menjadi calon presiden pada periode 2014-2019. Namun, hal ini tergantung keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ia juga mengatakan, semua kader PDI Perjuangan solid dan tunduk pada aturan yang telah diputuskan bersama. "Kader partai itu paham aturan partai. Ketika diserahkan ke ketua umum, semua sudah clear. Kalau ada yang ingin Pak Jokowi dicalonkan, itu sah saja," ujarnya.



Sepenuhnya di Tangan Mega

Dalam konteks apakah PDI Perjuangan Pro Jokowi itu orang di dalam partai atau orang di luar partai, logisnya, PDI Perjuangan Pro Jokowi adalah orang di luar partai, yang hanya mencatut nama PDI Perjuangan. Mengapa? Sebab, itu dikatakan oleh petinggi PDI Perjuangan, dalam hal ini Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.

Maka, saran saya kepada pengurus, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan, pertama, jangan sampai munculnya gerakan dan organisasi PDI Perjuangan Pro Jokowi, yang nota bene gerakan di luar partai, menjadi bibit perpecahan dalam tubuh PDI Perjuangan. Jangan sampai gerakan ini menjadi semakin besar dan menjadi semacam fait accompli yang menihilkan wewenang ketua umum partai.

Saya yakin, Pak Jokowi sendiri, sebagai kader PDI Perjuangan, tidak mengharapkan hal itu.

Oleh karena itu, inilah saran saya yang kedua, tetaplah tunduk pada mekanisme partai bahwa penentuan calon presiden dan wakil presiden sepenuhnya ada di ketua umum partai, dalam hal ini Ibu Mega. Apakah Ibu Mega akan mencalon dirinya sendiri, putrinya, yakni Mbak Puan, Pak Jokowi, atau yang lainnya, sebagai capres, misalnya, sepenuhnya itu ada di tangan beliau.

Jika seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan patuh pada mekanisme itu, dan memang seharusnya demikian, majunya Mega sebagai capres, insya Allah, bukan penyebab perpecahan dalam tubuh PDI-P, melainkan justru merupakan perekat.



ES

 

Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 15:41
 
Kebebasan Berpendapat itu Beda dengan Menuduh PDF Print E-mail
Tuesday, 04 February 2014 13:58

www.majalah-alkisah.comKebebasan berpendapat itu memang dijamin, baik oleh hukum nasional maupun internasional. Namun, pernyataan yang memiliki konsekuensi hukum, menuduh, misalnya, sama sekali berbeda dengan kebebasan berpendapat.

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 115