Trah BK mestinya Tetap Jadi Pertimbangan Ibu Mega

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengakui peran sentral Bung Karno di partainya. Menurut Tjahjo, PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari sosok Bung Karno. “Bicara PDI Perjuangan tidak bisa lepas dari perjuangan dan pemikiran Bung Karno sebagai bapak bangsa,” kata Tjahjo ketika dihubungi Republika, Selasa (10/9).

Ia mengatakan, PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai yang meneruskan ajaran politik Bung Karno di PNI. Namun ia enggan menegaskan bahwa trah Bung Karno akan menempati posisi istimewa di PDI Perjuangan. “Ibu Megawati demokratis. Semuanya dipersilakan berproses,” ujarnya.

Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan telah memutuskan sejumlah kriteria capres/cawapres PDI Perjuangan. Dari lima kriteria yang dirumuskan, tidak ada satu pun yang menyebut garis keturunan Bung Karno sebagai syarat penetapan capres/cawapres.

Tjahjo mengatakan, kriteria pertama capres/cawapres PDI Perjuangan harus memiliki ideologi. Artinya, mampu membumikan semangat kebangsaan, perikemanusiaan, musyawarah-mufakat, prinsip kesejahteraan dan ketuhanan yang berkebudayaan sebagai kebijakan negara.

Kedua, kriteria manajemen pemerintahan yang andal. Capres dan cawapres mesti memiliki kemampuan teknokrasi untuk menyelesaikan masalah bangsa, agar ke depan tidak lagi impor pangan dan membangun kedaulatan energi. “Dari kriteria ini, ke depan kita harus punya agenda negosiasi utang luar negeri, agenda pemenuhan fungsi dasar negara tidak bisa dikomersialisasikan,” katanya.

Ketiga, kriteria kemampuan untuk menghadapi krisis sektarian, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis kedaulatan dan martabat bangsa.

Keempat, kemampuan bekerja sama antara capres dan cawapres yang didasarkan platform yang sama.

Kelima, kriteria kepemimpinan transformatif, dari ekonomi neoliberal ke sistem perekonomian yang didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945. Demikian dikutip dari republika.co.id

Kenyataan Politik

Politik, sebagaimana kehidupan yang lain, ada teori, ada kenyataan. Misalnya, secara formal, dalam aturan ketatanegaraan kita tidak disebutkan bahwa presiden Indonesia itu harus Islam. Artinya, secara teoretis, bisa saja non-muslim menjadi presiden di negeri ini. Namun, kenyataannya, presiden kita, dari Bung Karno hingga SBY, semua Islam. Mengapa? Sebab, Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Ini adalah kekuatan yang sama sekali tidak bisa diabaikan.

Demikian juga semua kriteria capres/cawapres PDI Perjuangan yang telah diputuskan Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan. Dari lima kriteria yang dirumuskan, tidak ada satu pun yang menyebut garis keturunan Bung Karno sebagai syarat penetapan capres/cawapres.

Itu benar pada tataran teori, formal. Bahkan, jika pada tataran itu disebutkan bahwa syarat penetapan capres/cawapres adalah trah Bung Karno, ya menjadi tidak tepat. Ini akan bertolak belakang dengan asas demokrasi, yang menjadi ciri, nama, dan perjuangan PDI-P.

Namun, pada kenyataannya, percayalah, orang memilih PDI-P itu lebih karena unsur BK-nya, yang identik dengan nasionalisme dan demokrasi, yang juga menjadi dasar dan cita-cita PDI-P.

Oleh karena itu, saran saya kepada Ibu Mega, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan capres dan cawapres PDI-P, tetapkanlah capres PDI-P dari trah Bung Karno: Ibu Mega sendiri atau Mbak Puan Maharani.

About Hollyati Nita

Check Also

Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dan Karya-karyanya : Pohon yang Bercabang Banyak

Tersebar ke berbagai Penjuru Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan sa­ngat dikenal kealiman dan kewara‘an­nya, sehingga …